Alat Kesehatan Harus Mengantongi Izin Edar

Semua orang pasti setuju jika dikatakan bahwa pandemi covid-19 ini harus ditangani dengan cepat. Dalam rangka mempercepat penanganan covid-19 di Indonesia, maka pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengambil kebijakan untuk mempermudah izin impor alat kesehatan.

Untuk mewujudkan kebijakan ini maka aturan baru di buat dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor HK.01.07 tahun 2020 yang mengatur relaksasi beberapa komoditas alat kesehatan yang dapat digunakan untuk penanganan Virus Corona di Indonesia.

Sebelumnya, jika suatu alat kesehatan produksi luar negeri ingin masuk dan beredar di Indonesia, maka alat kesehatan tersebut perlu mengantong Special Access Scheme (SAS) atau izin edar alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan.

Namun, dengan diterbitkannya aturan baru ini, maka alat-alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang tercantum dalam peraturan tersebut mendapatkan relaksasi di mana alat kesehatan dan PKRT tersebut tidak perlu lagi menganto SAS atau izin edar dari kementrian kesehatan. Sebagai gantinya, alat kesehatan dan PKRT tersebut perlu mengantongi rekomendasi pengecualian izin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB).

Langkah penanganan ini telah selaras dengan kebijakan Presiden untuk mempercepat penanganan virus corona di Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 terkait Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 7 Tahun 2020 mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam dalam aturan baru tersebut ditekankan bahwa alat kesehatan dan PKRT impor yang dapat membantu penangan covid-19 di Indonesia tidak perlu lagi menagntongi izin edar alat kesehatan dari kementrian kesehatan dan hanya perlu mengantongi surat rekomendasi pengecualian dari BNPB yang tentunya lebih mudah di dapatkan dari pada izin edar dari kementrian kesehatan.

Untuk memperoleh rekomendasi pengecualian dari BNPB maka anda dapat melakukan pengajuan permohonan secara online, anda cukup mengakses laman resmi INSW di http://insw.go.id. Pada halaman http://insw.go.id , anda dapat mengklik menu Aplikasi INSW dan pilih submenu Perizinan Tanggap Darurat.

Isilah formulir pengajuan rekomendasi pengecualian lalu unggah dokumen-dokumen yang diminta secara online. Setelah mengunggah formulir dan dokumen-dokumen yang di minta, maka pemohon hanya perlu memantau status pengajuan rekomendasi pengecualiannya melalui fitur Tracking Pengajuan Rekomendasi BNPB yang terdapat di laman resmi INSW. Setelah permohonan rekomendasi pengecualian anda selesai ditinjau, maka pemohon akan memperoleh informasi mengenai persetujuan atau penolakan pengajuan rekomendasinya.

Author Image
brajakelono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *